Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Halaman Depan
Wajar Parpol Menjauhi Yudhoyono | Cetak |  E-mail

Kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun bangsa selama tiga tahun pemerintahannya berdampak pada semakin banyak partai politik (parpol) mengambil jarak dengan dirinya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) DPR, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (15/10) mengatakan, wajar adanya gerakan parpol menjauhi Presiden Yudhoyono setelah melihat kegagalan pemerintah dalam tiga tahun berkuasa

Tjahjo menyebut beberapa partai pendukung pemerintah yang berubah sikap. “PAN jadi oposisi, PBB lari menjadi partai kritis, PKS mulai kritis, PKB dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah menjauh, Golkar mulai berbagi pasukan dan semakin terbuka sikap kritisnya,” kata dia.

Namun, lanjut Kumolo, masih terlalu jauh menyebut bakal ada koalisi strategis parpol-parpol. Dia menambahkan, munculnya Sutiyoso yang mendapat dukungan purnawirawan TNI menarik untuk disimak. “Dan ini menunjukkan purnawirawan TNI sudah tidak solid mendukung Jenderal Yudhoyono. Apalagi selama Pemerintahan Yudhoyono, kesejahteraan prajurit TNI kurang diperhatikan. Wajar kalau TNI mulai kecewa dan berpikir menggeser dukungannya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, terlalu dini menilai pertemuan dirinya dengan tokoh-tokoh elite politik sebagai langkah membangun koalisi atau liga untuk meninggalkan Presiden Yudhoyono. Suryadharma Ali mengaku tetap ikut bertanggung jawab dan konsisten mendukung dan menyukseskan Pemerintahan Yudhoyono hingga 2009.

Sedangkan Ketua DPP PKB, Hermawi Fransiskus Taslim menyatakan kegagalan Yudhoyono harus diantisipasi dengan mengajukan calon alternatif menghadapi Pemilu 2009. Yudhoyono dinilai gagal dalam perbaikan ekonomi kerakyatan melalui sektor riil dan tidak ada kemajuan dalam peningkatan kualitas sektor pertanian guna mensejahterakan rakyat. [MAR/B-14/Y-3]SUARA PEMBARUAN

Diambil dari: http://mingguanindonesia.wordpress.com/2007/10/17/wajar-parpol-menjauhi-yudhoyono/

 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset