Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here:
Terjebak Tugas Partai, Pejabat Abaikan Kepentingan Publik | Cetak |  E-mail
Denpasar (Bali Post) -
Prilaku pejabat publik di Bali dinilai belum menujukkan tanggung jawab moral untuk membangun kesejahteraan publik. Gaya kepemimpinan dan mentalitas yang dibudayakan cenderung mengedepankan tugas partai dan mengabaikan tanggung jawabnya selaku pemegang mandat pilihan publik.

''Tanggung jawab moral dan naluri pemimpin di Bali untuk mensejahterakan krama Bali masih rendah. Para pejabat publik justru terjebak tugas-tugas partai. Program pemeritahan pun diarahkan untuk pencitraan diri bukan meringankan beban hidup orang banyak,'' ujar pengamat Politik Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si, Senin (5/11) kemarin.

Ia menilai gaya kepemimpian semacam ini merupakan cermin kegagalan membedakan tugas-tugas birokrasi dan kepemimpinan. ''Ketika pemimpin masih berorientasi mengambil kebijakan politis dengan orientasi pencitraan diri, sebenarnya pemimpin sudah gagal menempatkan diri sebagai figur pelayan publik,'' ujarnya.

Bahkan, dalam kasus tarik menarik posisi Gubernur Bali antara PDI-P dan Golkar dapat dimaknai sebagai kedangkalan dalam mencermati arti jabatan politis. ''Setelah menjabat, seorang pemimpin adalah milik publik, bukan lagi milik partai,'' tambahnya.

Dia memprediksi pada musim pesta demokrasi 2008 hingga 2009 nanti, semua pejabat politis akan sibuk dengan urusan di luar pemerintahan. Para pejabat akan sibuk menghadiri aktivitas partainya ketimbang mengurus tugasnya selaku bagian dari birokrat.

Guru besar ITS, Prof. I Nyoman Sutantra mengingatkan agar pemimpin Bali benar-benar mengedepankan tanggung jawabnya selaku pejabat publik, bukan menokohkan diri sebagai perwakilan partai politik. ''Pemimpin di Bali jangan sampai kehilangan naluri untuk mensejahterakan warganya. Pemimpin harus bisa membedakan peran sebagai orang politik dan pemimpin,'' sarannya. Sutantra mengingatkan jangan semua urusan pemerintahan dikait-kaitkan dengan strategi politik. Kebijakan yang diambil hendaknya benar-benar murni untuk kesejahteraan orang banyak, bukan untuk kepentingan kelompok politik saja. (044)

Sumber: http://www.balipost.com/Balipostcetak/2007/11/6/b22.htm
 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset