Jakarta-Fenomena tumbuhnya lembaga-lembaga survei pascareformasi mencerminkan makin pentingnya arti survei dalam kancah pertarungan politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden langsung. Namun yang menjadi pertanyaan banyak kalangan, apakah lembaga survei juga dibenarkan menjadi konsultan pemenangan kandidat.

“Bila lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat, itu tak masalah. Asalkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi diterapkan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry dan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam diskusi bertema “Siapa Mengontrol Lembaga Survei” di Jakarta, Kamis (23/8).

Umar S. Bakry menjelaskan ukuran bagi lembaga survei adalah metodologi dan turunan dari itu berupa kuisioner harus disusun berdasarkan kerangka metodologi dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan keinginan pihak pemesan. “Lembaga survei harus memberikan hasil survei sejujurnya kepada kandidat, apakah hasilnya menguntungkan atau tidak dan saran apa yang harus dilakukan kandidat,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, LSN memberikan penghargaan kepada LSI pimpinan Denny JA atas keberhasilannya memprediksi pilkada DKI dengan akurasi tinggi dan tingkat kesalahan kurang dari satu persen. Begitu juga dengan sistem penghitungan cepat yang dilakukan LSI, tingkat kesalahan kurang dari satu persen. “Sampai hari ini, LSI pimpinan Deny JA masih akurat,” katanya.

Sementara itu, Denny JA sendiri menegaskan, soal rangkap pekerjaan antara melakukan survei dan sebagai konsultan pemenangan kandidat, juga tidak ada masalah sepanjang konsultan menjalankan etika dan prinsip-prinsip keilmuan.
“Selama ini, LSI melakukan itu dan tidak ada tabrakan kepentingan, karena kita tetap mengutamakan prinsip independensi ,” ujarnya. (suradi)