Jakarta, kpu.go.id-Sebagian besar responden dari survei yang dilakukan oleh IFES (International Foundation for Election Systems) selama April – Mei lalu menyatakan percaya bahwa Pemilu legislatif 5 April lalu dilaksanakan dengan sangat atau setidaknya cukup adil dan jujur. Penilaian ini mirip dengan hasil survei yang dilakukan sebelum Pemilu legislatif tersebut, yaitu 85% responden yakin bahwa Pemilu 2004 berlangsung adil dan jujur.

Sebaliknya, yang berpendapat bahwa Pemilu 5 April tersebut tidak cukup jujur dan adil atau sama sekali tidak adil dan tidak jujur hanya sedikit, yaitu 11% dari responden.

Penilaian positif juga diberikan terhadap pengorganisasiannya. Menurut survei ini, 86% responden memberikan penilaian demikian dan hanya 10% yang berpendapat bahwa pengorganisasian Pemilu legislatif kurang baik.

Rupanya penilaian terhadap pelaksanaan Pemilu legislatif tersebut akan terbawa ke Pemilu presiden. Mereka yang berpendapat Pemilu 5 April adil dan jujur cenderung lebih berpendapat Pemilu presiden juga akan berlangsung adil dan jujur. Sikap demikian ditunjukkan oleh 88% responden.

Mengapa ada penilaian bahwa Pemilu legislatif tidak jujur atau adil? Tidak lain adalah karena adanya pelanggaran, karena kecewa dengan kinerja KPU, karena adanya praktek money politics dalam proses Pemilu, dan karena adanya orang-orang yang tidak bisa memilih pada pemilu 5 Apri lalu.
Responden yang berpendapat pemilu 5 April terorganisasi dengan baik cenderung juga berpendapat pemilu 5 April telah dilaksanakan dengan adil dan jujur.

Salah satu alasan mengapa mayoritas responden berpendapat Pemilu legislatif yagn lalu terorganisasi dengan baik adalah karena mempunyai pendapat atau kesan yang positif atas hasil interaksi mereka dengan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS. Dari kalangan mereka yang menggunakan pilih, 92% menilai bahwa kinerja petugas KPPS baik atau sangat baik. Hanya 5% saja yang menilai tidak baik atau sangat tidak baik.

Ketika ditanya mengenai kritiknya, di antara hal-hal yang menurut mereka perlu diperbaiki adalah ruang untuk mencoblos perlu diperbesar (14%), ukuran kertas suara perlu disederhanakan (10%); merasa perlu lebih banyak sosialisasi mengenai proses Pemilu (18%); dan agar kinerja KPU dan petugas KPPS yang lebih baik lagi (16%), perlu ditingkatkan ketelitian, kejujuran, dan transparansi dalam penghitungan suara (9%); dan perlunya pembenahan proses pendaftaran pemilih.

Pengetahuan Terus Meningkat.

Pengetahuan atau pemahaman masyarakat mengenai Pemilu presiden dan wakil presiden terus meningkat. Pengetahuan atau pemahaman yang lebih baik terutama tampak pada penduduk yang berusia lebih muda. Yang mengejutkan, penduduk yang tinggal di Jawa malah cenderung kalah paham dibandingkan dengan mereka yang di luar Jawa.

Hal itu tampak pada hasil tracking survey ke-11 dan ke-12 yang dilakukan oleh IFES (International Foundation for Election Systems) bekerja sama dengan Polling Center yang diumumkan di Media Center KPU, akhir pekan lalu. Survei yang dilakukan terhadap 1.250 responden yang tersebuar di 32 provinsi ini dilakukan pada bulan Mei, setelah Pemilu legislatif. Menurut survei ini, pada bulan Mei jumlah responden yang tahu bahwa pada bulan Juli akan diadakan Pemilu presiden ada 68%, hal ini meningkat dibandingkan dengan survei bulan April. Pada bulan April itu responden yang mengaku tahu baru 63%.

Dibandingkan dengan survei yang dilakukan bulan Maret peningkatan tersebut tampak lebih kentara lagi, karena pada bulan Maret tersebut hanya 38% responden yang tahu adanya Pemilu presiden pada bulan Juli.

Ternyata ada korelasi antara tingkat pengetahuan atau pemahaman dengan usia. Responden yang berusia 55 tahun ke atas ternyata cenderung tidak banyak yang tahu akan adanya pemilihan presiden pada tahun 2004. Menurut survei ini, responden yang berusia 55 tahun atau lebih yang tahu adanya Pemilu presiden ada 83%, sedangkan yang lebih mudah sampai 93%.

Perbedaan pengetahuan juga terlihat dalam hal daerah tempat mereka tinggal. Secara umum, responden yang tinggal di Jawa dan Sumatera cenderung kurang tahu kapan pemilihan presiden akan dilaksanakan, dibandingkan dengan responden yang tinggal di daerah lainnya. Di Jawa bagian barat (Jawa Barat/Banten/DKI Jakarta), 71% responden tahu pemilihan presiden akan dilaksanakan bulan Juli. Tingkat pengetahuan yang mirip juga ada di Jawa bagian tengah (Jawa Tengah/Yogyakarta, 73%), Sumatera (tidak termasuk Aceh, 72%), dan Jawa Timur (71%). Di daerah lainnya di Indonesia, 84% tahu pemilihan presiden akan dilaksanakan Juli.

Kalau dirunut dari mana mereka mengetahui informasi mengenai Pemilu presiden, ternyata pesan pendidikan pemilih dengan slogan Milih Langsung memiliki pengaruh positif. Secara keseluruhan, 60% responden pernah melihat atau mendengar pesan ini. Di antara mereka yang tahu pesan ini, 97% tahu adanya pemilihan presiden tahun 2004 dan 81% di antaranya tahu bahwa pemilihan presiden akan dilaksanakan bulan Juli. Sedangkan di antara mereka yang tidak mengetahui pesan Milih Langsung, persentasenya adalah masing-masing 83% dan 64%.

Wakil Partai Pilihannya Tidak Tampil pun Tidak Masalah.

Selanjutnya marilah kita lihat berapa besarnya kemungkinan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Menurut survei ini, mereka yang menyatakan telah mencoblos dalam pemilihan legislatif bulan April lalu juga cenderung akan memilih dalam pemilihan presiden. Sikap ini masih konsisten dengan yang terjadi pada survei bulan-bulan sebelumnya seperti Maret dan April. Pada survei kali ini, responden yang mencoblos pada pemilihan legislatif lalu, 86% menyatakan tingginya kemungkinan akan memilih pada pemilihan presiden. Kalau ditambahkan, 13% menyatakan mungkin akan memilih, dan hanya 1% yang tidak akan memilih.

Bahwa antusiasme masyarakat untuk memilih pada Pemilu presiden juga tampak pada sikap responden yang tidak mencoblos pada Pemilu legislatif lalu. Di antara mereka ternyata 62% menyatakan tingginya kemungkinan akan memilih pada pemilihan presiden.

Antusiasme mereka untuk memilih bahkan juga tidak memandang apakah wakil dari partai yang mereka pilih tampil menjadi kandidat presiden/wakil presiden atau tidak. Sikap demikian ditunjukkan oleh paling tidak 50% responden. Hanya 11% yang bersikap sebaliknya. Itu pada survei bulan Maret. Pada survei April, setelah Pemilu legislatif, 65% atau lebih menyatakan tingginya kemungkinan akan memiilih pada situasi tersebut. Hanya kurang dari 5% yang menunjukkan rendahnya kemungkinan atau tidak memilih sama sekali kalau wakil dari partai yang mereka pilih tidak tampil mencalonkan diri. Kecenderungan demikian berlangsung terus pada survei April - Mei lalu.

Persepsi Terhadap para Tokoh.

Survei ini juga berusaha mencari informasi tentang persepsi responden terhadap para tokoh yang ketika itu sudah banyak dibicarakan bakal menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi wawancara dalam rangka survei ini dilaksanakan sebelum nama para kandidat presiden dan wakilnya secara resmi ditetapkan.

Caranya, kepada para responden diberikan daftar berisi 10 nama tokoh kuat yang kemungkinan akan mencalonkan diri sebagai calon presiden, ditanya siapa yang terbaik di antara mereka. Di dalam daftar ini termasuk nama 5 tokoh yang kemudian memang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi calon presiden, sedangkan 5 yang lain tidak termasuk sebagai yang ditetapkan menjadi calon, yaitu Abdurrahman Wahid, Hidayat Nurwahid, Akbar Tandjung, Yusril Ihza Mahendra, dan Siti Hardiyanti Rukmana.

Di antara ama yang kemudian ditetapkan menjadi calon itu nama Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh paling banyak responden sebagai tokoh yang paling baik, yaitu oleh 41% responden. Sedangkan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 11,2%, yang kemudian diikuti oleh Wiranto dengan 10%. Yudhoyono merupakan pilihan utama di seluruh Indonesia kecuali di Sulawesi. Di Sulawesi Wiranto dipilih oleh paling banyak responden, yaitu 35%. Sedangkan Yudhoyono hanya 29%. Megawati tidak memimpin dalam perolehan suara, melainkan berada pada posisi ketiga atau keempat di sebagian besar daerah di Indonesia. Yudhoyono dipilih oleh responden laki-laki dan perempuan, di semua kelompok usia.

Penilaian Terhadap Kinerja KPU dan Panwaslu.

Sebagian besar responden yang tahu tentang KPU pada umumnya memiliki opini positif terhadap lembaga ini, yaitu lebih dari tiga perempat responden. Pendapat mereka adalah bahwa KPU merupakan organisasi yang transparan, adil, jujur, dan independen. Hampir dua pertiganya juga yakin bahwa KPU bebas KKN. Opini positif terhadap KPU cenderung tetap stabil sejak tracking survey pertengahan Maret hingga pertengahan Mei lalu.

Akan halnya tentang Panwaslu, sebanyak 57% responden menyatakan bahwa mereka sedikitnya pernah mendengar atau membaca tantang Panitia Pengawas Pemilu (PANWAS). Tingkat pengetahuan ini turun dari 64% pada survey April. Ini mungkin karena pada saat survei dilaksanakan, pemberitaan mengenai Panwaslu tidak terlalu gencar lagi. Diantara mereka yang tahu lembaga ini, 90% tahu fungsinya memonitor proses pemilu, 76% tahu fungsinya menerima laporan pelanggaran UU Pemilu, 64% tahu fungsinya menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses pemilu, dan 60% tahu fungsinya meneruskan sengketa yang tidak terselesaikan ke pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Untuk mengetahui pandangan responden secara lebih lengkap, dan bagaimana metodologi yang digunakan, silakan lihat situs berikut: Hasil Survei IFES ke-11 – 12..
(Redaktur)

Diambil dari: http://www.kpu.go.id/wacana/lihat-dalam.php?ID=23&cat=Wacana