Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Halaman Depan
Sultan Ikut Pilpres, Apa Kata Warga Yogya? | Cetak |  E-mail

YOGYAKARTA, KCM - Pemilihan Presiden RI (Pilpres) akan datang lagi--pada 2009. Sejumlah nama, seperti Sutiyoso dan Megawati, sudah menyatakan diri pasti akan ambil bagian. Sementara itu, beberapa nama lain baru dikabarkan atau dispekulasikan akan melakukan hal yang sama.

Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X), yang sekarang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk nama yang belakangan sering disebut-sebut akan ikut dalam Pilpres 2009. Ada yang memerkirakan, Jusuf Kalla (JK) akan maju didampingi oleh HB X sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Diberitakan pula, Sutiyoso akan mengajak HB X untuk posisi yang sama.

Sementara itu, HB X, yang mundur dari pencalonan Gubernur DIY 2008-1013, seperti diberitakan oleh media, pada 1 Oktober lalu mengutarakan belum siap ikut pencalonan untuk Pilpres 2009. Sekitar sebulan kemudian, sebagaimana diberitakan pula oleh media, HB X mengatakan bahwa ia tak akan mengajukan dirinya ke pencalonan tersebut dan berpesan, kalau masyarakat menghendaki, mereka bisa menyalurkan keinginan mereka melalui partai.        

Di Yogyakarta, bukan hanya orang-orang pemerintahan, politik, dan akademis yang melontarkan komentar tentang HB X dengan Pilpres 2009-nya. Para warga biasa di kota itu pun memiliki pandangan mengenai hal tersebut. Coba dengar suara Aris dan Suyadi, yang pedagang kaki lima, serta Budiman dan KRT Joyo Seputro, yang abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Aris dan Suyadi--yang sama-sama berusia 47 tahun, berasal dari luar Yogyakarta, dan berjualan di kaki lima Jalan Senopati, Yogyakarta--memiliki pendapat yang berbeda.

Aris, yang datang dari Pamekasan (Madura) dan sejak 1981 menetap di Yogyakarta, kurang setuju jika HB X ambil bagian dalam Pilpres 2009. "Lebih baik enggak jadi presiden. Buat raja (sultan), enggak ada istilah diturunkan dan dihujat oleh rakyatnya. Tapi, kalau presiden, begitu dia enggak menepati janji yang sudah diucapkannya kepada rakyat, atau salah bicara misalnya, dia bisa dihujat dan diturunkan oleh rakyatnya," tutur Aris. Ia mengusulkan, sebaiknya HB tidak mengambil risiko itu. "Ini soal kehormatan," tekan penjual batu cincin ini.

Selain itu, menurut Aris, memimpin rakyat se-Indonesia berbeda dengan memimpin warga DIY. "Sebagai Sultan, HB X lumayan, cukup mengayomi rakyatnya. Tapi, memimpin Indonesia itu susah. Tiap daerah punya mau yang berbeda. Selain itu, kalau satu daerah dikasih sesuatu, daerah lain pasti minta juga. Untuk berbuat adil kan susah," lanjutnya.

Suyadi, yang pada 1971 pindah dari Wonosari ke Yogyakarta, mengatakan boleh-boleh saja HB X ikut Pilpres 2009, asal, "Untuk menjalankan amanah, diminta oleh rakyatnya, bukan karena kemauan sendiri." Sambungnya, "Kalau dari kemauan sendiri, itu kan berarti napsu, itu ndak boleh."

Penjual bingkai kayu ini menilai, sebagai sultan, HB X selama ini sudah mampu mengurus para warganya. "Belum tahu bisa atau ndak memimpin Indonesia," imbuhnya.            

Sementara itu, Budiman, yang berumur 57, dan KRT Joyo Seputro, yang mengaku berusia 100, sama-sama setuju jika HB X ambil bagian dalam Pilpres 2009. Bagi keduanya, jika hal tersebut merupakan keinginan sultan mereka, itulah yang sebaiknya terjadi. Di samping itu, kata Budiman, "Sultan itu bisa ngayomi rakyatnya di Yogya, jadi juga bisa ngayomi rakyat Indonesia." Senada dengan Budiman, kata Joyo, "Sultan cocok mimpin seluruh Indonesia, wong beliau itu ngayomi rakyatnya."  

Budiman sudah 25 tahun bertugas membersihkan--seperti menyapu, melap, dan mengepel--bangunan Kraton, termasuk tempat tinggal HB IX dan HB X dan para anggota keluarga, serta beberapa bagian lain yang dijadikan obyek wisata.

Sementara itu, Joyo mengaku telah 75 tahun mengabdi di Kraton dan mengalami tiga masa pemerintahan, yaitu HB VIII, HB IX, dan HB X. Ia bertugas memayungi sultan-sultan tersebut dan para anggota keluarga mereka dalam upacara-upacara Kraton, atau mengawal kereta mereka. Ia kini juga menjadi pemandu bagi para wisatawan yang berkunjung ke Museum Kereta Kraton Yogyakarta.    


Penulis: Ati

Diambil dari: http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0711/30/020358.htm

 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset