Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Halaman Depan
Sultan Harus Mulai Bangun Jaringan Nasional | Cetak |  E-mail

YOGYAKARTA--MEDIA: Pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bersedia dijagokan sebagai calon presiden pada Pemilu 2009 harus diikuti proses pembangunan jaringan politik secara nasional karena selama ini masih cenderung terpusat di Jawa.

"Meskipun Sultan sempat muncul dalam proses reformasi dan mulai dikenal masyarakat luas, tapi harus ada proses tambahan yakni dengan membangun jaringan lintas daerah sebagai kekuatan politik," kata Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, Minggu.

Menurut dia, saat ini isu capres masih sebatas proses lamar melamar dan merupakan bagian penjajakan elit politik nasional.

"Proses penjajakan ini juga belum terkristaslisasi karena masih menunggu konfigurasi politik nasional yang sangat tergantung pada hasil pemilu legislatif, di mana parpol yang boleh mencalonkan presiden minimal memperoleh 15 persen suara," katanya.

Ia mengatakan, Sultan juga harus berhitung apakah kendaraan politiknya mencukupi untuk maju dalam pilpres.

"Ada kemungkinan parpol yang mengusung Sultan bertujuan untuk 'mendulang' suara dengan mengusung calon alternatif yang dipandang bukan kontelasi lama. Selain itu Sultan juga cukup dikenal di Jawa yang memiliki potensi suara sangat tinggi," katanya.

Ari mengatakan, kalau Sultan ingin membangun kekuatan poitik nasional harus membangun jaringan lintas nasional.

"Ini berbeda dengan Sutiyoso yang mempunyai jaringan cukup kuat karena selama menjabat sebagai Ketua Asosiasi Gubernur maupun perkumpulan lain serta mantan Pangdam yang sudah beberapa kali bertugas di luar daerah. Selain itu Sutiyoso juga dekat dengan pusat kekuasaan RI," katanya.

Ia menambahkan, Sultan juga masih dapat menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya dengan memanfaatkan faksi antara Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung sehingga dapat memunculkan calon alternatif.

"Namun ada dua hal yang hasru diperhatikan jika menggunakan Partai Golkar, yakni modal politik dan modal ekonomi. Modal politik untuk membangun jaringan sedangkan modal ekonomi untuk menyebar ke daerah dan ini sangat menentukan kemenangan," katanya. (Ant/OL-1)

Diambil dari: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=145303

 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset