Jakarta, kpu.go.id-Sebuah survei menemukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden 2004 putaran I pada tanggal 5 Juli lalu sudah terkoordinasi dengan baik. Pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dalam sejarah politik bangsa Indonesia ini juga dinilai adil dan jujur. Hanya sedikit responden yang menyatakan tidak terorganisasi dengan baik dan tidak atau kurang adil dan jujur.

Mereka yang menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu presiden putaran I kurang terorganisir menyebutkan bahwa yang masih harus diperbaiki adalah agar informasi mengenai proses Pemilu ditingkatkan; kinerja KPU dan KPPS diperbaiki; dan peningkatan aspek keamanan selama proses Pemilu.

Survei ini dilakukan oleh IFES (International Foundations for Election Systems) setelah Pemilu 5 Juli, tepatnya 7 – 14 Juli, terhadap 1.250 responden yang tersebar di 32 provinsi. Kepada para responden diajukan 14 pertanyaan melalui wawancara atau pertemuan langsung. Para respondennya ditentukan dengan menggunakan metode multi stage random.

Selain dua temuan seperti disebutkan di atas, masih ada sejumlah pendapat lain yang dikemukakan oleh responden, mulai dari proses pemilihan, perolehan suara, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mereka dalam memilih, penilaian atau pendapatnya terhadap isu-isu penting, pengetahuannya tentang KPU, tentang Panwaslu, dan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Selain itu diajukan juga pertanyaan mengenai calon yang akan mereka pilih pada Pemilu putaran II, dan penilaian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepribadian para calon.

Isi hasil survei ini selengkapnya dilampirkan di dalam tulisan ini (Klik situs berikut: Hasil Survei Gelombang IFES ke-15). Untuk menyebut beberapa contoh, bisa disebutkan penilaian mereka terhadap pasangan kandidat, yang merupakan pertanyaan nomor 9. Dari jawabannya tampak bahwa faktor kepribadian calon merupakan pertimbangan penting dalam menentukan pilihan pada Pemilu 5 Juli lalu.

Namun, itu bukan satu-satunya faktor. Sebab mereka juga memperhatikan visi, misi, dan kebijakan calon mengenai isu-isu penting. Ini bisa dilihat dari jawaban mereka untuk pertanyaan nomor 10.

Hal lain yang bisa dilihat dari hasil survei ini adalah pendapat mereka tentang KPU. Pada survei ini sebagian terbesar responden (61%) mengetahui adanya KPU. Dari yang mengetahui itu, lebih banyak yang menilai positif terhadap KPU, dalam arti transparan, adil, jujur, independen, dan bebas KKN.

Demikian pulalah pengetahuannya tentang Panwaslu. Dari 54% responden yang mengaku tahu tentang Panwaslu, sebagian terbesar juga menilai lembaga itu positif. Yang paling sedikit diketahui adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini bisa dimengerti karena memang MK merupakan lembaga baru. ((R-7/Redaktur))

Diambil dari: http://www.kpu.go.id/wacana/lihat-dalam.php?ID=25&cat=Wacana