Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Halaman Depan
RAPBD Harus Mengakomodir Kepentingan Publik | Cetak |  E-mail

Jika tidak ada aral melintang, Senin (17/12) hari ini, mendatang kemungkinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak akan menyampaikan nota Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2008.

Apalagi jadwal penyampaian nota RAPBD inipun sudah sesuai dengan jadwal yang disusun DPRD Landak. “Jadi kami berharap supaya Pemkab Landak bisa menepati jadwal penyampaian RAPBD 2008, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan DPRD itu. Apalagi penyampaian RAPBD ini sudah cukup terlambat,” ujar salah satu masyarakat Landak Wan Agustian menghubungi Equator via selulernya, pekan lalu.

Dikatakannya, tidak ada alasan bagi Pemkab Landak untuk menunda-nunda penyampaian RAPBD 2008. Sebab beberapa daerah lain di Kalbar sudah menyampaikan RAPBD-nya. Apalagi pengalaman tahun lalu, sudah berapa kali penyampaian RAPBD Landak mengalami kelambatan. “Pemkab jangan berleha-leha lagilah. Jangan mengulang kejadian yang sudah-sudah. Apalagi sekarang ini DPRD Landak sendiri tidak mau disalahi masyarakat karena terlambat ketuk palu. Jadi kedua lembaga ini harus mempunyai komitmen untuk membangun Landak ke arah yang lebih baik lagi,” tegasnya.

Dia mengharapkan RAPBD 2008 ini mengakomodir seluruh kepentingan aspirasi masyarakat. Dalam arti kata, segala sektor pembangunan harus terakomodir dalam RAPBD itu. “Jadi tidak hanya sektor pendidikan dan kesehatan saja yang lebih di prioritaskan, pembangunan lainpun harus diperhatikan juga. Seperti sektor kehutanan dan perkebunan, pertanian dan beberapa sektor lainnya di Landak ini masih sangat dirasakan kurang,” ungkapnya. Dalam memprioritaskan pembangunan di Landak inipun, ia mengharapkan pihak eksekutif dan legislatif supaya bisa membagi rata kue pembangunan di setiap daerah-daerah. Dengan demikian, tidak ada lagi daerah-daerah yang merasa dianak tirikan pemerintah.(evi)

Sumber: http://www.equator-news.com/berita/index.asp?Berita=LandakEdok&id=68022

 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset