SAMARINDA- Perhelatan PON XVII 2008 jangan sampai mengorbankan sektor lain, utamanya yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kaltim M Darlis Pattalongi, pada saat menyampaikan pendapat akhir (PA) fraksi, Kamis (23/2) lalu di gedung DPRD Kaltim, Jl Teuku Umar, Karang Paci.

Menurut Darlis, saat ini telah terjadi "kanibalisme" dana sektor lain, sebagai dampak pembangunan sarana PON. Oleh karenanya, ia berharap anggaran PON jangan hanya dibebankan di APBD Kaltim. "Jangan sampai semua anggaran PON dibebankan ke APBD. Jika dibebankan, maka sektor lain akan terkorbankan. Padahal kontribusi sukses PON terhadap pembangunan Kaltim masih relatif dan debatable," katanya. FPAN minta dalam skema pendanaan PON, hendaknya Pemprov Kaltim membuat terobosan kreatif. Termasuk mengali pendanaan dari APBN maupun sponsorship.

Sementara Fraksi Patriot Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengingatkan Pemprov untuk mencermati anggaran PON. Harapannya, agar PON tak terlalu membebani anggaran daerah, dan mengorbankan sektor lain seperti anggaran publik, belanja kesehatan serta pendidikan. "Pemprov jangan menomorduakan sektor lain. Seandainya terjadi kemerosotan daya beli masyarakat, kemudian memperburuk kualitas kesehatan serta pendidikan masyarakat, para pengambil kebijakan daerah tidak bisa berdalih karena dana dikonsentraikan untuk PON. Intinya, kegiatan PON harus tetap menyeimbangkan kepentingan publik di tingkat dasar," kata Amir Husin, juru bicara Fraksi PKB.

Sementara itu, Husni Thamrin Hasan dari Golkar mengatakan, pembiayaan pra sarana PON Rp405 miliar harus digunakan secara selektif, dengan sasaran jelas dan tepat. FPG juga mendesak Pemprov Kaltim mendesak pemerintah pusat turut serta membantu pembangunan sarana PON XVII 2008. Di samping itu, Partai Golkar berharap pendanaan PON digali optimal dari partisipasi pihak ketiga. "Semua upaya ini akan meringankan beban keuangan daerah sebagai dampak pembangunan sarana PON," kata Husni Thamrin. (iza)

Sumber: http://www.samarinda.go.id/node/7522