Site Tools
You are here:
| Kiblat politisi masih ke istana | | Cetak | |
|
Menjelang perhelatan Pemilihan Umum 2004, dari kalangan peneliti dan pengamat politik muda, nama Indra Jaya Piliang dari Centre for Strategic and International Studies atau CSIS termasuk di antara yang layak disebut. Di tengah aktivitasnya di sejumlah organisasi yang bertumpuk, tulisannya tetap sering muncul di media cetak, pendapatnya kerap dikutip media massa, dan netralitasnya pun masih terjaga. Ketika kebanyakan intelektual muda lain sudah mulai terang-terangan (atau secara sembunyi- sembunyi) condong ke salah satu pasangan calon, Indra memilih berada di luar pagar meskipun dirinya memang pernah tercatat sebagai pengurus Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak awal tahun 2001, Indra yang berangkat dari latar belakang Jurusan Sejarah Universitas Indonesia (UI) memilih keluar berbarengan dengan belasan pengurus lainnya karena banyak ketidakcocokan yang dihadapi. "Lebih enak begini," katanya. Kehidupan berpartai ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Meski diakuinya keputusan yang diambilnya saat itu terkesan emosional, suatu saat Indra pernah menyebutkan, "Dinamika partai itu yang memperdaya...." Berikut petikan perbincangan Kompas dengan pria kelahiran Pariaman, 19 April 1972, di ruang kerjanya di kantor CSIS yang penuh tumpukan buku, Rabu (18/8) siang. Bagaimana Anda melihat fenomena kepartaian Indonesia? Saya melihat partai sudah masuk ke wilayah pribadi, sementara publik malah diabaikan. Partai politik (parpol) sekarang lebih merupakan alat menyalurkan aspirasi pribadi, terutama pimpinannya dan juga kepentingan sekelompok orang saja yang masuk dalam faksi, klik, atau klan. Dalam transisi demokrasi, ini aneh karena mestinya parpol banyak mengabsorbsi kepentingan publik. Bagaimana fungsi parpol ketika hubungan dengan massa ternyata sangat cair? Parpol belum menjalankan sepenuhnya fungsi menjadi aspiran dari masyarakat. Dulu parpol bisa menjadi penyalur dinamika aspirasi masyarakat yang kemudian dipilah menjadi kebijakan partai. Sekarang? Partai menjadi lahan bekerja saja. Politisi masuk partai, masuk DPR, dan terima gaji saja. Politik menjadi sekadar profesi. Untuk kondisi Indonesia sekarang, ini menggelisahkan. Tidak ada lagi yang dipertaruhkan di sana kecuali hanya gaji. Itu fenomena lima tahun ini, mereka hanya ribut soal gaji, fasilitas, dan tidak ribut soal kepentingan publik. Yang kedua, fungsi parpol ke depan lebih sebagai upaya menunjukkan upaya mendapatkan popularitas secara instan. Ketiga, parpol menjadikan kedekatan dengan pemerintah itu digunakan untuk kepentingan lain. Yang terjadi di banyak DPRD kabupaten/kota, mereka menjadi broker perkara atau broker pengangkatan PNS. Kalau begini, partai menjadi parasit bagi good government, praktiknya tahu sama tahu dan tidak saling kontrol. Parpol harus meredemokrasikan dirinya sendiri. Penyakit lama atau baru dalam sejarah kepartaian kita? Ini penyakit baru. Selama Orde Baru memang otoritarianisme, semua punya kepentingan untuk dekat dengan pusat kekuasaan. Mestinya dalam era keterbukaan sekarang, parpol benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayan kepentingan publik. Pada era 1950-an memang ada figur parpol yang dominan, seperti Sjahrir, Natsir, atau Kasimo. Tetapi, itu baru era awal berpartai dan juga tetap ada sistem oposisi dalam partai, ada proses mengombinasikan kepentingan yang berlawanan dalam kebijakan partai. Kalau parpol mau belajar dari sejarah, mestinya tidak terulang lagi sekarang. Sekarang sepertinya balik lagi ke era 1950-an, tetapi kepentingan saat itu pun jauh lebih ideal. Ada ideologi dan idealisme yang dipertaruhkan, parpol juga belum menjadi mesin kekuasaan. Kemunduran lain? Dari segi ideologi, mereka tidak lagi konsisten. Saat mereka bicara tentang politik aliran, di sisi lain mereka tidak konsisten. Partai hanya identik dengan ketua umum dan manuver politiknya, sementara ideologi dicampakkan dan paling-paling didoktrinkan dalam kaderisasi namun tidak diperjuangkan. Misalnya saja soal privatisasi. Pimpinan partai hanya mengatakan privatisasi adalah upaya menjual Indonesia kepada pihak asing. Tetapi, apa ideologinya di balik itu? Model alternatif juga tidak disampaikan, tidak ada pemikiran lain untuk meng-counter isu itu. Kemunduran kedua, partai politik melulu hanya bicara politik. Mestinya parpol juga bicara hal yang jauh lebih besar, seperti masalah ekonomi dan kebudayaan. Sekarang saja tidak ada parpol yang mempunyai organ kebudayaan tertentu, seperti misalnya dulu PKI punya Lekra. Dulu medium kesenian dimanfaatkan sebagai representasi apa yang dipikirkan oleh partai. Sekarang politisi tidak punya ciri untuk menjadi manusia yang lebih holistis memandang dunia ini sekadar politik saja. Parpol sekarang agak gagap, sedikit sekali bicara tentang tata Indonesia baru, tata dunia baru. Dulu politisi kita luar biasa, bisa bicara Indonesia di peta dunia harus begini harus begitu. Karena Orde Baru? Menyalahkan Orde Baru terus-menerus dalam kondisi sekarang itu justru manipulasi atas ketidakmampuan partai. Bukan karena Orde Baru-nya, tetapi karena parpol sendiri tidak menyiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk kepentingannya. Penyebab utamanya sumber daya manusia memang agak lemah dan tidak melewati proses seleksi atau perekrutan yang sifatnya profesional, tidak lewat jenjang terbuka, lebih banyak karena nepotisme yang menutup kesempatan parpol menjadi lebih berkualitas. Jadi, ini lebih pada persoalan kultur politik. Sistem sekarang memang bukan lagi Orde Baru, tetapi kulturnya lebih parah daripada Orde Baru. Bagaimana kalau itu terus berlanjut? Yang terbebani justru parpol sendiri. Mereka punya peran strategis dalam sistem kenegaraan kita, mereka ada di setiap pintu kelembagaan. Pintu mana pun-legislatif, lembaga kepresidenan-harus lewat jalur mereka. Desain konstitusi memang menempatkan parpol dalam posisi sentral. Artinya, kalau performance mereka jeblok dalam lima tahun ke depan, bisa terjadi lagi era yang lain. Era kebencian orang terhadap parpol akan naik dan itu merugikan parpol sendiri. Kedua, parpol hanya menjadi organisasi yang ketinggalan zaman dibandingkan kelompok lain. Parpol bisa menjadi unsur penolak perubahan. Kalau masyarakat cerdas, mereka akan lebih kritis terhadap parpol dan ini harus diantisipasi dengan reformasi internal yang besar-besaran, apakah berubah penggantian kepemimpinan atau perubahan AD/ART, pembuatan lembaga think tank. Bagaimana mengubahnya? Kesadaran bahwa parpol itu penting bisa dimanfaatkan parpol dengan mengundang lebih banyak orang untuk masuk. Kalau ada orang profesional ingin masuk ke parpol, menjadi politisi, parpol harus membuka diri. Persoalannya, tidak banyak parpol yang seperti itu, mencari-cari orang luar untuk memperkuat partai, padahal itu metode pembelajaran yang bagus. Bagaimana orang yang "tidak berjasa" kepada partai diambil dan ditempatkan pada nomor urut satu daftar caleg. Anda melihat masih ada peluang untuk perubahan itu? Kalau dilihat dari parpol yang lolos electoral threshold pada pemilu 5 April lalu, peluangnya ada di partai baru karena tradisi kepartaiannya masih baru dan belum mapan sehingga ada usaha untuk berubah. Di partai lama memang ada sedikit modifikasi, tetapi saya masih ragu. Kenyataannya, sampai saat ini tidak ada perubahan besar dan mendasar di tubuh parpol. Peluangnya memang masih ada, terutama pada lapisan politis baru. Pertanyaannya, apakah mereka memang mau mengubah ke arah yang lebih baik atau sekadar ikut gerbong kekuasaan. Kadang orang baru merasa harus membalas jasa, loyal kepada orang yang membawa mereka. Bagaimana Anda melihat koalisi yang dibangun sejumlah partai politik? Koalisi yang dibangun tidak lewat metode yang partisipatoris. Prosedurnya lebih banyak bersifat top-down ketimbang bottom-up. Tidak ada mekanisme apakah di tingkatan pimpinan benar merupakan aspirasi konstituen yang disusun dari bawah. Yang terjadi, pimpinan mengambil keputusan dan itu diturunkan ke bawah. Tidak ada kepastian bahwa aspirasi yang dibangun di bawah akan menjadi keputusan resmi partai. Efektifkah koalisi itu? Jelas tidak akan efektif, lihat saja pada data hasil pemilu putaran pertama. Untuk putaran kedua, masih ada pertanyaan apakah pertemuan elite tersebut bisa diturunkan ke tingkatan terbawah. Masalah logistik penting bagi pimpinan parpol di bawah karena mereka memang sudah habis-habisan untuk pemilu legislatif. Untuk menggerakkan partai susah, apalagi merebut suara publik. Agak berat mengatakan kesepakatan elite akan diikuti massa. Tidak ada jaminan. Sebab, tidak ada jaminan berapa suara yang bisa diraih dan dikontrol parpol atas keputusan yang sudah diambil. Hal sederhana seperti pembuatan KTA (kartu tanda anggota) dan iuran anggota saja tidak bisa kok. Lantas apa artinya pertemuan antar-elite politik itu? Itu dilakukan karena tidak ada lagi yang dominan. Yang mereka jaga hanya wilayah kepentingannya saja. Mereka sedang melakukan pemerataan kekuasaan, belum sampai pada usaha untuk parpol memenangkan kursi presiden berdasarkan kerja mereka. Saya kira, kepentingan parpol lebih pada upaya menguasai parlemen dan mungkin juga punya kaki di eksekutif-itu berlangsung di tingkat nasional saja. Padahal, sistem pemerintahan kita akan berubah total. Bagaimana kemudian relasi antara parlemen dan presiden? Saya kira tidak akan via a vis secara langsung seperti zaman Gus Dur dulu. Meskipun parlemen sadar bahwa mereka dominan, mereka juga tahu kalau presiden punya pendukung karena dipilih langsung. Ketegangan politik pasti akan terjadi, tetapi sifatnya negosiatif jangka pendek. Parlemen mungkin akan keras kepada presiden mengenai suatu kebijakan, tetapi mungkin akan mengabaikan begitu saja kebijakan lain. Koalisi di parlemen sekalipun kuat tidak akan banyak berpengaruh karena secara kultur politik kiblat politisi tetap ke Istana dan bukan ke Senayan atau publik. Itu yang terjadi di Indonesia sejak masa Bung Karno. Menjadi oposisi permanen belum tentu efektif. Lima tahun ke depan akan lebih negosiatif, tidak konfrontatif karena masing-masing merasa mereka bukan lagi kekuatan besar. Kalau Megawati menjadi presiden, kontrol memang lebih kuat karena kekuasaan menumpuk di satu tempat. Kalau Yudhoyono yang menjadi presiden, kekuasaan tidak menumpuk di satu tempat sehingga terjadi negosiasi terus-menerus. Tetapi, entahlah, apakah dampaknya nanti positif atau negatif. *** Lepas menamatkan kuliah, Indra yang kenyang dengan aktivisme kemahasiswaan sempat "menyepi" dengan bekerja di Tangerang, menjauh dari hiruk-pikuk politik Jakarta. Namun, justru pertemuannya dengan ekonom Faisal Basri yang mengembalikannya ke belantara Jakarta, ikut membangun PAN pada awal kelahirannya. Pada masa itu, Indra sempat menjalani kehidupan "janggal" sebagai manusia nocturnal. Pada masa itu pula Indra sempat melamar sebagai jurnalis radio-alternatif yang ternyata sangat dipertimbangkan ketika pada saat yang sama lamarannya ke CSIS ternyata juga diterima. Namun, justru kawannya yang petinggi di stasiun radio itu yang mendorong-dorongnya untuk masuk ke CSIS ketimbang meneruskan niatan menjadi wartawan. "Ngapain lu jadi wartawan? Capek. Mendingan elu ke CSIS, ’ntar gue yang wawancara elu, bukan elu yang harus ngejar-ngejar narasumber," begitu cerita Indra menirukan dorongan yang didapatkannya untuk memilih masuk ke CSIS. Suami dari Faridah Thulhotimah dan bapak dari Afzaal Zapata Abhista ini juga dikenal punya ketertarikan pada dunia seni. Indra pernah terlibat dalam produksi film dokumenter mengenai tiga tokoh besar Indonesia: Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sjahrir yang baru saja ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus lalu. Bagaimana ketika banyak intelektual yang menjadi bagian tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden? Kalau yang resmi, saya kira tidak banyak. Ini lebih sebagai perwujudan gagasan karena banyak intelektual merasa jumud dengan keadaan, sudah dibisikin kok masih tetap begitu. Jadi, mereka lebih melihat sebagai sarana yang efektif untuk menjalankan konsepnya. Pemikiran itu berkembang di mana-mana, di negara maju pun parpol menyewa kelompok intelektual. Bedanya, di Indonesia lebih banyak untuk mendorong figur calon ke depan sehingga peran intelektual agak dikebelakangkan. Di Indonesia, figur lebih kuat daripada gagasan. Peran intelektual hanya sekadar mencari succes fee saja. Mestinya ada perkawinan antara ide dan orang. Ke depan, parpol mestinya mempekerjakan intelektual untuk memperkuat amunisi mereka di parlemen. Jadi, anggota parlemen cukup menghidangkan saja karena sudah ada dapur dan koki yang menyiapkan semua bahan untuk bicara kepada publik guna mengindari kesan asal ngomong tanpa ada data. Fungsi peneliti sekaligus memberdayakan parlemen. Jika figur terlalu kuat, harus dibantu oleh tenaga ahli yang bisa berfungsi sebagai ghostwriter, penulis pidato, analis perkembangan mingguan atau bulanan, termasuk menjadi pemasok pikiran kepada politisi yang sibuk dengan sidang-sidang. Bagi sebagian orang, mungkin ini dianggap partisan. Tetapi, kalau ditata profesional dan transparan, tidak ada masalah. Apa akibatnya jika partai politik membusuk? Pemimpin informal akan naik, komunalisme akan naik, heterogenitas di Indonesia akan bangkit, entah sentimen agama atau faktor kedaerahan. Laskar-laskar juga kemungkinan akan naik. Jika kendali sudah berada di mereka, anarkisme yang akan muncul. Jadi, memang partai politik harus diberdayakan. Ada peluang untuk membusuk, ada pula peluang untuk bangkit. (Kompas, 21 Agustus 2004) |
| Nasional |
| Internasional |
| Berita |
| Admin |
| Lembaga Survei |
| Buku |
| Gallery |
| Video |
| Statistik |
| Penerima Beasiswa |
| Hasil Survei |
| Quick Count |
AROPI
Login Form
