Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Halaman Depan
Freedom deficit | Cetak |  E-mail
Freedom deficit is a term coined by a group of Arab scholars for the UNDP Arab Human Development Report in 2002. As defined in the report, a freedom deficit exists when there is "a substantial lag between Arab countries and other regions in terms of participatory government," where "freedom" is thus synonymous with "democracy."[1]

A measure of the freedom deficit is calculated by assessing political participation and accountability, freedom of expression and political corruption. The 2002 Arab Human Development Report attempted to account for the fact that the Arab region does poorly on the Human Development Index, yet does not suffer the same economic woes of similar nations. These scholars posited three deficits: freedom, women’s empowerment, and knowledge.

Since 2002, the term has been used by politicians and pundits alike. Shortly after the 2003 invasion of Iraq, US Defense undersecretary Douglas J. Feith noted that once free of Saddam Hussein, Iraq would no longer suffer from a freedom deficit.[2] US President George W. Bush acknowledged the role of Western nations in contributing to the freedom deficit in the Middle East.[3] The conservative American Enterprise Institute issued a commentary in 2004 defending the War on Terrorism as being crucial to ending the freedom deficit.[4] United States Secretary of State Condoleezza Rice used the term in December 2006 during a press conference on the Israeli-Palestinian conflict to describe the "core problem" of the Middle East.[5] Beyond the Middle East, libertarian blogger John Pugsley applied the term to China, noting that the US/China trade deficit is really a result of a freedom deficit in China.[6]
References

   1. ^ Perry, Glenn E. "The Arab democracy deficit: the case of Egypt", Arab Studies Quarterly, 03-22-2004.
   2. ^ Garamone, Jim. "Iraq Suffering From 'Freedom Deficit'", American Forces Press Service, US Department of Defence, 05-28-2003.
   3. ^ Krishnaswami, Sridhar. "West must share blame for `freedom deficit' in W. Asia: Bush", The Hindu, 11-08-2003.
   4. ^ Donnelly, Thomas. "Paying Attention to the Middle East's "Freedom Deficit"", American Enterprise Institute, 04-15-2004.
   5. ^ ABC 7 News, broken link. Retrieved 08-11-2007.
   6. ^ Pugsley, John. "The trade deficit is really a freedom deficit", John Pugsley – The Anarchist, 02-15-2007.

External links

    * UNDP Arab Human Development Report 2002
    * Arab Governance: Citizens Getting Organized to Bargain
    * Addressing the 'Freedom Deficit' in the Arab World, Council on Foreign Relations

 
 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset