ADA fenomena psikologis menyimpang antara pemerintah dan rakyat terhadap fasilitas publik. Yang satu cuek, yang lain menjawabnya dengan sandera.

Zaman sudah berubah, tetapi pemerintah sebagai penyelenggara fasilitas publik tetap berkelakuan semaunya. Sesukanya tanpa mengindahkan kepentingan publik. Publik masih dipandang sebagai pihak yang ditentukan, bukan yang menentukan.

Contoh paling aktual adalah perlakuan PT Kereta Api yang semaunya mengubah stasiun pemberangkatan kereta api tanpa lebih dahulu menyosialisasikannya kepada penumpang. Itulah yang terjadi ketika kereta api yang biasanya langsung diberangkatkan dari Stasiun Parung Panjang mendadak diubah dioperasikan dari Stasiun Rangkas Bitung, baru kemudian melewati Stasiun Parung Panjang.

Akibatnya, penumpang yang bertolak dari Stasiun Parung Panjang tidak mendapat tempat karena sudah penuh diisi penumpang dari Stasiun Rangkas Bitung.

Rakyat yang merupakan penumpang kereta api itu emosional, marah besar. Jumlahnya ribuan orang. Mereka lalu menyandera kereta api itu.

Contoh lain menyangkut ganti rugi tanah pembangunan jalan tol. Warga merasa ganti rugi belum beres, sedangkan jalan tol sudah dioperasikan. Rakyat merasa tuntutan mereka tidak digubris, lalu meledaklah kemarahan mereka.

Akan tetapi, penyelenggara fasilitas publik tetap cuek. Akibatnya, warga beramai-ramai mengeblok jalan tol, menyanderanya sehingga tak dapat dilalui.

Demikianlah, zaman sudah berubah menjadi zaman yang sangat demokratis. Berbagai jabatan publik dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat juga tahu benar bahwa berbagai fasilitas publik dibiayai rakyat. Akan tetapi, ironisnya, yang berkembang adalah fenomena kelakuan yang saling merugikan. Yang satu cuek, tidak peduli kepentingan publik; yang lain gampang marah dan main sandera terhadap fasilitas publik yang sejatinya merupakan fasilitas bersama.

Fenomena cuek dan main sandera itu sudah keterlaluan. Padahal, apa sulitnya mengembangkan ruang kebersamaan? Apa sulitnya pihak PT Kereta Api lebih dulu mengumumkan akan ada perubahan stasiun pemberangkatan? Apa sulitnya bagi penyelenggara jalan tol untuk membuka kembali ruang perundingan? Contoh lain, apa sulitnya lebih dulu mengumumkan dan meminta maaf bahwa akan ada giliran listrik mati?

Sebaliknya, apakah main sandera merupakan satu-satunya pilihan untuk memperjuangkan kepentingan publik? Mengapa yang dikembangkan jalan kekerasan?

Semua pertanyaan itu menyiratkan seakan-akan persoalan yang dihadapi perkara sederhana. Itulah persoalan komunikasi antara penyelenggara negara dan rakyat.

Padahal, yang terjadi adalah perkara berat. Perilaku cuek dan main sandera itu menunjukkan memang ada yang sakit di antara kita. Penyelenggara negara sakit, rakyat pun sakit.

Bukan pula sembarang sakit. Kategorinya sakit berat. Yaitu membusuknya tanggung jawab dari atas, yang bertemu dengan hancurnya rasa hormat kepada fasilitas bersama di lapisan bawah. Tidak berlebihan bila ada yang mengatakan bangsa ini bangsa yang sakit.

Apakah yang harus dilakukan terhadap bangsa yang sakit ini? Jawabnya pasti bukan reformasi karena reformasi sudah gagal. Bahkan, banyak penyakit yang sekarang timbul karena reformasi sehingga reformasi itu harus pula direformasi ulang.

Mencari kesembuhan bangsa itulah tugas berat yang menantang di depan.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/editorial.asp?id=2007121323352407