Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Halaman Depan
Busway untuk Kepentingan Publik | Cetak |  E-mail

Masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta harus menjadi perhatian semua pihak. Jumlah warga Jakarta yang mencapai 12 juta jiwa menjadi pokok persoalan kemacetan di jalan-jalan Ibu Kota. Jutaan orang berada di jalan pada saat bersamaan, pasti menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Karena itu untuk mengatasi kemacetan, Pemprov harus melanjutkan pembangunan busway yang merupakan proyek transportasi publik untuk kepentingan rakyat. Namun jumlah armada bus ditambah dan dikombinasikan dengan bus gandeng sehingga tidak terjadi penumpukan calon penumpang. Penambahan ini terutama untuk jalur-jalur yang padat penumpang.

PT TransJakarta, operator pengelola busway, agar mampu menambah jumlah armada sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, pemerintah pusat membebaskan bea masuk bus untuk busway. Bea masuk yang selama ini dikenakan sangat memberatkan operator. Padahal busway untuk kepentingan rakyat. Seharusnya bus khusus untuk busway dibebaskan bea masuknya.

Pemprov DKI sebaiknya membuat jadwal jam sekolah dan jam kerja yang berbeda-beda. Soalnya, selama ini kemacetan terjadi saat pagi dan sore hari. Untuk itu, agar tak menimbulkan kemacetan, setidaknya dibutuhkan empat jadwal masuk kerja atau sekolah. Pada pukul 6.30 WIB (untuk anak-anak sekolah), pukul 7.30 WIB (untuk pegawai negeri), pukul 8.30 WIB (untuk pegawai swasta) dan pukul 9.30 WIB (untuk karyawan yang bekerja di mal dan pertokoan). Dengan selisih waktu satu jam itu, kata Bursah, otomatis keberangkatan mereka ke tempat kerja dan sekolah akan bergelombang. ''Tidak akan terjadi penumpukan orang di jalan,'' ujar Bursah.

Khusus untuk warga Jakarta kelas menengah ke atas, yang tetap enggan naik bus umum, mereka sebaiknya menggunakan taksi sebagai sarana transportasi.

Bursah Zarnubi
Ketua Partai Bintang Reformasi

Sumber: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=313162&kat_id=286

 
 

A R O P I

" AROPI ( Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia ) merupakan sebuah asosiasi dari ratusan individu yang tertarik dalam memperkenalkan dan mengembangkan riset opini publik di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi profesi, AROPI bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun.  Anggota AROPI berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti dari kalangan peneliti, akademisi, jurnalis, mahasiswa, politisi,  birokrat dan sebagainya.  AROPI tidak membeda-bedakan  anggota berdasarkan agama,  suku bangsa, jenis kelamin atau afiliasi politiknya "

Keanggotaan

...AROPI merupakan organisasi profesi yang terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, Keanggotaan AROPI bersifat individual, tidak mewakili lembaga atau organisasi. Dengan menjadi anggota AROPI, Anda akan menjadi bagian dari sebuah jaringan yang luas di bidang riset opini publik....

Pelatihan

...Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset...

Beasiswa

...Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu -individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei...

Survey Opini Publik

....Survei opini publik merupakan instrumen yang penting sekali bagi demokrasi. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah perkembangan budaya riset atau surveinya yang sedemikian pesat. Jepang....

Konsultan Ahli

...lembaga survei sekaligus juga merangkap sebagai konsultan pemenangan kandidat,dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ilmiah dan independensi...
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset
  • Lembaga Survei dan Riset