Pemda DKI Jakarta melalui Badan Reklamasi Pantai (BRP) berencana melakukan mereklamasi pantai utara (Pantura) seluas 2.700 hektar sepanjang 32 km yang membentang dari Tangerang hingga Bekasi.  Dengan reklamasi,  Pemprov DKI menargetkan akan membuka daratan baru untuk keperluan industri, perkantoran, pusat bisnis, sarana transportasi, dan permukiman untuk 750.000-1,19 juta jiwa. 

Dampak Banjir
Reklamasi pantai di daerah rawa-rawa sepanjang wilayah pesisir mengakibatkan hilangnya fungsi daerah tampungan, sehingga memperbesar aliran permukaan. Reklamasi yang tak terkontrol juga akan menghilangkan dan atau mengubah fungsi ekologis cagar alam Muara Angke yang sangat penting bagi Jakarta. Hutan bakau Muara Angke berperan sebagai tempat bertelur, habitat ikan-ikan kecil (nursery), penangkal abrasi, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, di Teluk Jakarta bermuara sekitar 13 sungai.  Jika  direklamasi dilakukan dengan menguruk total sepanjang pantai utara dikhawatirkan meningkatkan frekuensi terjadinya banjir, oleh karena:

- Reklamasi mengakibatkan aliran sungai di muara sungai semakin melambat karena jalur yang ditempuh semakin panjang. Karena kecepatan aliran sungai berkurang laju sedimentasi di muara pun meningkat. 

- Peninggian muka air hingga 12 cm di sepanjang sisi alur sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akibat bertambah panjangnya alur sungai.  Penerapan teknologi yang ada hanya dapat menurunkan kenaikan muka air hingga 5 cm dengan jangkauan hingga 3 km ke arah hulu. Angka ini tergantung keberhasilan proyek-proyek pengendali banjir yang umunya di luar kewenangan BP.Pantura (Press Release Men LH, 19April 2003).

- Pada saat yang sama,aliran muara sungai baru akan berhadapan dengan arus laut dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya.Ini akan meningkatkan tinggi  air di muara sungai.

Kerusakan Tata Air
Reklamasi Jakarta seluas 2.700 hektar akan merusak system tata air di wilayah pesisir lama seluas 10.000 hektar.  Ketiga belas sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta akan bertambah panjang 1.5 kilometer, tetapi dasar sungai menjadi sangat landai hingga ketinggian muara baru hasil reklamasi menjadi nol meter. Air sungai akan sulit mengalir ke laut dengan rendahnya muara sungai.  Diperkirakan akan terjadi kerusakan system tata air  pada radius 8-10 kilometer dari bibir pantai lama (Dr.Arwin Sabar, Teknik Lingkungan ITB).  Biaya sangat besar harus dikeluarkan untuk revitalisasi di wilayah pesisir lama, mulai dari pengerukan sungai, perbaikan saluran drainase, hingga peninggian badan jalan.
Hal lain yang perlu mendapat sorotan adalah mengenai kelangkaan air tawar. Lahan hasil reklamasi akan dihuni oleh lebih kurang 750 ribu orang (plus pekerja migran). Itu tentu bakal mengakibatkan bertambahnya kebutuhan air bersih.  Pengambilan air tanah juga mengakibatkan penurunan tanah.  Lagi-lagi, dampaknya potensi banjir kian besar.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tanah yang telah terjadi di Jakarta bervariasi antara 50 cm sampai satu meter /tahun.

Konflik Sosial
Potensi konflik akan terjadi karena pemindahan ribuan nelayan di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang dan pemukiman depan Taman Impian Jaya Ancol dan Marunda Pulo. BP Pantura merencanakan untuk menyediakan ruma susun bagi nelayan yang dipindahkan ke Pademangan.  Secara teknis dan sosial, rumah susun sangat tidak tepat bagi kehidupan nelayan yang khas.  Reklamasi  mengakibatkan hilangnya mata pencaharian ribuan pembudi daya ikan yang selama ini memanfaatkan Teluk Jakarta.

Gangguan Pada Proyek-proyek Vital
Beberapa proyek vital yang berada di areal rencana reklamasi, seperti PLTU,PLTGU Karang, PLTGU Muara Tawar, Pelabuhan Tanjung Priok akan terganggu karena kekhawatiran akan meningkatnya suhu air laut 1-2 derajat. Peningkatan suhu air laut tidak akan efektif untuk mendinginkan reaktor pembangkit listrik.

Kerusakan Ekosistem Laut Daerah Lain
Pengambilan bahan urugan (pasir laut) dari daerah lain sebanyak 330 juta m3 untuk reklamasi akan merusak ekosistem laut setempat.  Dampaknya berupa penurunan hasil tangkapan nelayan, kekeruhan perairan dan aberasi pantai. Menurut informasi Kementerian LH, pasir laut rencananya diambil dari perairan Jawa Barat, dan Serang, Banten. Pada daerah ini, konsesi pengambilan pasir meliputi luas 170.000 hektar.

Beban Kepadatan Lalu Lintas
Reklamasi akan membuka daerah industri, perkantoran, dan pusat bisnis  yang baru. Ini akan menambah beban lalu lintas yang baru, terutama pekerja yang memilih menetap di pinggiran Jakarta (Botabek). Daya dukung wilayah DKI saat ini sudah melampaui kemampuan untuk menampung populasi dan kepadatan lalu lintas yang ada saat ini.

Dari uraian tersebut jelas bahwa masalah reklamasi Pantura menyangkut kepentingan banyak pihak dan tidak dapat diputuskan sepihak oleh Pemda DKI Jakarta. Keuntungan ekonomis yang dihitung oleh Pemda DKI tidak menghitung kerugian yang lebih besar diderita akibat banjir, konflik sosial, kerusakan ekosistem laut dan tata air serta dampak sosial.  Pemerintah atau kekuatan public harus membatalkan proyek Reklamasi Pantura.  Hingga saat ini, tidak ada bentuk jaminan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah atas bencana lingkungan yang diderita masyarakat.

Hilangnnya mata pencarian ribuan pembudidaya ikan yang selama ini memanfaatkan teluk Jakarta tidak pernah menjadi pertimbangan. Pemda DKI Jakarta tidak pernah mengkaji lebih mendalam tentang aspek sosial berupa pengusuran secara besar-besar terhadap penduduk setempat yang selama ini telah menjaga, melestarikan, bahkan menjadi bagian dari sebuah lingkungan itu sendiri diusir yang belum jelas mau dikemanakan dan mereka mau berkerja apa. Sementara keahlian mayoritas dikawasan Panturan adalah budi daya dan menangkap ikan.

Tergusurnya rumah-rumah penduduk yang selama ini telah mendiami sekaligus menjaga dan melestarikan kawasan pantai utara. Peruntukan kawasan bagi pendatang baru dan bagi kelangan menengah keatas merupakan indikasi terhadap ancaman bagi masyarakat disekitar wilayah rekalamsi. Dan hal ini akan semakin jelas bahwa keberpihakan Pemda tidak kepada masyarakat sekitar yang mayoritas berpengahasilan rendah. Aspek sosial yang dikedepankan merupakan demi kepentingan bisnis dan secara sistemik mengusir masyarakat miskin kota. Dengan harga jual Rp. 6 – Rp. 8 Juta permeter persegi kawasan rekalamsi tersebut sangat tidak mungkin masyarakat mampu untuk membeli. Dan bila hal ini terjadi tidak menutup kemungkingan jurang antara si miskin dan si kaya akan semakin menganga.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Isna Hertati
Hukum dan Litigasi
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Telepon kantor: +62-(0)21-791 93 363
Mobile:
Fax: +62-(0)21-794 1673

Diambil dari: http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/reklamasi/bencana_pantura_publik/